JAKARTA - Sebagai upaya menindaklanjuti aduan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Optimalisasi, Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) membawa permasalahan kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) di Jakarta pada Kamis (1/10/2026).
Anggota Komisi I DPRD Kukar yang turut hadir di BKN yakni, Desman Minang Endianto, M Jamhari, M Hidayat, Wandi, Sugeng Hariyadi dan Syafruddin.
Desman yang memimpin jalannya pertemuan menegaskan kepada BKN jika aduan yang dimaksud adalah terkait kondisi pemetaan tugas PPPK yang dianggap tidak sesuai dengan kesejahteraan yang diterima.
"Bayangkan saja ini ada yg domisilinya di Tenggarong penempatan kerjanya di Kembang Janggut. Ini baru satu contoh dimana PPPK harus menempuh waktu kerjanya dengan jarak yang sangat jauh," ungkap Desman.
Ia menduga dalam proses pemetaan wilayah kerja ada yang tidak seragam kooordinasinya antara pusat dan daerah khususnya terkait kondisi geografis.
"Bisa jadi demikian (geografis) tidak masuk dalam pembahasan data pemetaan wilayah kerja, tuturnya.
Belum lagi kata Desman urusan kesejahteraan PPPK Optimalisasi juga tidak sebanding dengan penempatan kerja yang diberikan saat ini.
"Ini (kesejahteraan) yang harus juga menjadi perhatian pemerintah, "ucapnya.
Selanjutnya melalui pertemuan di BKN, perwakikan PPPK Optimalisasi Kukar yang hadir mendapat penjelasan dari BKN terkait aduan yang disampaikan.
"Hasil dari BKN nanti akan kami tindaklanjuti kembali dengan mengundang BKPSDM Kukar serta menyampaikan kepada bupati terkait hasil pertemuannya," pungkasnya. (*/rb)
