TENGGARONG - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kutai Kartanegara (Kukar) diminta untuk segera menindaklanjuti hasil pertemuan Komisi I DPRD Kutai Kartanegara di Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait urusan penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Optimalisasi berbasis domisili. Hal itu ditegaskan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Serbaguna DPRD Kukar, Senin (12/10/2026).
"Hasil konsultasi dengan BKN itu jelas bahwa BKPSDM dipersilahkan memproses surat usulan kepada BKN terkait PPPK Optimalisasi berbasis domisili," ucap Anggota Komisi I DPRD Kukar Desman Minang Endianto usai RDP.
Menurutnya keluhan penempatan PPPK Optimalisasi yang diadukan ke DPRD ini adalah hal yang wajar, mengingat penempatan yang terbilang jauh dan tidak sebanding dengan kesejahteraan yang diberikan.
"Bayangkan saja ada yang domisilinya di Tenggarong, kemudian penempatannya di Tabang begitu pula sebaliknya. Sementara gaji diterima itu berkisar Rp2.500.000 hingga kisaran Rp3.900.000. Jadi ga sebanding dengan biaya transportasi, belum lagi digunakan untuk keperluan sehari-hari," tuturnya.
Karena itu BKPSDM bersama dengan instansi terkait serta melibatkan perwakilan PPPK Optimalisasi ini diminta selama 15 hari bisa saling koordinasi guna membahas persoalan yang terjadi.
"Karena petunjuknya dari pusat sudah jelas, tinggal daerah saja lagi. Saya harap BKPSDM bisa serius menyikapi hal ini agar PPPK Optimalisasi bisa benar-benar menjalankan aktivitas kerja tanpa ada hambatan dan kendala apapun," imbuh Desman.
Dikonfirmasi terpisah Sekretaris BKPSDM Kukar Mopfiyanto Ramadhan mengaku akan turut mengupayakan penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh PPPK Optimalisasi ini. Hanya saja setiap kebijakan akan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan OPD terkait.
"Kami akan sampaikan kepada pimpinan hasil RDP ini," pungkasnya. (rb)
