TENGGARONG- Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menindaklanjuti Kembali hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang pernah dilaksanakan pada 4 Mei 2026 lalu, terkait dengan aduan warga di Desa Menamang Kiri, salah satunya menyangkut dengan perhatian pelayanan air bersih. Tindak lanjut dilakukan mengingat hasil keputusan yang ditetapkan hingga sekarang belum ada wujud yang diberikan.
"Saat RDP bulan Mei lalu, sebenarnya sudah jelas semua hasilnya. Perusahaan yang berakivitas di sekitaran Desa Menamang Kiri didorong untuk bantu masyarakat. Namun karena hingga saat ini belum ada tindak lanjut sehingga kita panggil Kembali sejumlah perusahaan yang terkait," ungkap Anggota Komisi I DPRD Kukar Desman Minang Endianto usai memimpin jalannya RDP, Jumat (25/9/2026).
Karena itu dalam RDP yang kedua kali, perusahaan dalam merealisasikan perhatiannya kepada masyarakat khususnya sarana air bersih yakni sumur bor diharap bisa mulai diprogreskan Kembali satu minggu setelah pelaksanaan RDP."Memang ternyata ada kendala ternyata yang dihadapi perusahaan, sehinhgga pelaksanaan pengadaan sumur bor sejak RDP awal belum di wujudkan. Semoga setelah RDP kedua kali ini semuanya tuntas ditangani oleh perusahaan dengan berkoordinasi bersama pihak desa," tuturnya.
Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Kukar Sugeng Hariadi menambahkan agar semua perusahaan yang mengikuti RDP agar bisa serius memperhatikan dengan hasil yang ditetapkan, agar kehadiran perusahaan dapat dirasakan dampaknya oleh warga melalui sejumlah program yang digulirkan seperti halnya air bersih."Memang info didapat ada satu perusahaann yang belum memiliki itikad baik untuk berkolaborasi, namun kami minta hal ini untuk tidak menjadi hambatan bagi perusahaan lain dalam menggulirkan program bantuan sumur bor," ungkapnya.
Melalui RDP yang digelar, perusahaan diminta untuk tidak hanya terfokus pada satu atau dua RT saja yang digulirkan program bantuan, tetapi juga dilakukan bertahap kepada lingkungan RT lainnya."Untuk tahap awal akan dilaksanakan untuk RT 5 dan 6. Selanjutnya perusahaan kami minta untuk berkoordinasi dengan kepala desa dalam menetapkan program bantuan untuk lingkungan RT lainnya," imbuh Sugeng. (rb)
